BeritaHot | Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi La Ode M Syarif kaget karena 600 lebih koruptor yang ditangkap lembaganya memiliki pendidikan tinggi.

Menurut Syarif, dari 600 orang itu 200 di antaranya berpendidkan strata dua (S2).

“Itu yang paling dominan,” kata Syarif saat meluncurkan Produk dan Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

Tidak hanya S2. Syarif memaparkan ada sekitar 40 koruptor berpendidikan S3.

Sedangkan sisanya kebanyakan berpendidikan S1.

Syarif juga menambahkan dari 600 lebih koruptor itu, 32 persen di antaranya merupakan kader partai politik atau yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

“Dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, 32 persen berasal dari partai politik,” kata Syarif.

Fakta ini membuat Syarif miris. Menurut Syarif, Indonesia membutuhkan politikus yang baik dan betul-betul bisa menjadi inspirasi.

Syarif menegaskan, salah satu upaya KPK adalah dengan meluncurkan program politik cerdas berintegritas.

Menurut dia, seharusnya bukan KPK yang membuat program seperti ini. Melainkan masing-masing partai politik.

Meski demikian, KPK merasa perlu melakukannya. Ini mengingat tugas KPK bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan korupsi.

“Kami sadar betul tidak mungkin persoalan integritas dan korupsi hanya dikerjakan di KPK,” kata dia.

Menurut dia, diperlukan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa.

Bahkan yang paling strategis adalah dengan politikus. “Karena mereka yang memimpin,” tegasnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan ketika negara punya format politik yang jelas maka politik akan membangun kebaikan.

Namun, di kala suatu negara yang tidak punya kode etik dan maka politik yang baik akan hilang.

“Politik itu ilmu dan dasar kebaikan manusia sehingga seorang politisi seharusnya matang dengan syarat yang menyangkut etik dan moral,” kata Wiranto di kesempatan itu.

Wiranto pun sepakat bahwa perlu pembenahan dan perekrutan kader parpol yang berkualitas.